Revormasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama

Senin, 25 Mei 2009
Reformasi dan Reposisi Kekuasaan Kehakiman
Di Indonesia, reformasi diawali dengan melakukan amandemen UUD 1945. Dengan tujuan memberikan arah pembangunan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga terpenuhi hak konstitusionalnya. Hal ini berbanding lurus dengan era reformasi yang juga dimaknai sebagai masa penuh perubahan, dalam istilah lain juga sering dimaknai sebagai masa/demokrasi transisi. Pada masa transisi inilah, uapaya perubahan konstitusi biasanya dilakukan. Meskipun pembuatan
konstitusi di masa transisi adalah satu tugas yang tak gampang, sebuah negara biasanya tak punya pilihan selain melakukannya. Reformasi konstitusi di Indonesia, meskipun dilakukan dalam suasana transisi, namun tetap dilakukan pada koridor yang konstitusional.
Reformasi konstitusi di Indonesia, diawali dengan mengamandemen UUD 1945 Perubahan pertama ditetapkan tanggal 9 Oktober 1999; Perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2000; Perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 November 2001; dan perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan adanya perubahan UU ini, maka kekuasaan kehakiman mencapai puncak supremasinya. Peradilan Agama, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Secara konstitusional telah dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tidak luput dari skema besar reformasi konstitusi. Berawal dari gagasan penyatuan atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, peraturan perundangan terkait mulai diupayakan untuk dirubah. Hal penting yang dilakukan adalah perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
Hasil perubahan tersebut, lahirlah UU No. 35 Tahun 1999. Paradigma lembaga peradilan yang dibangun adalah peradilan satu atap yaitu dibawah Mahkamah Agung. Karena itu, perubahan fundamentalnya merubah Pasal 11 yang melahirkan dualisme kekuasaan kehakiman, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pembinaan di kalangan profesi hakim. Paradigma atap tunggal (one roof sistem) yang diwujudkan dalam UU No.35 Tahun 1999, selain menghilangkan dualisme, juga dalam rangka menciptakan independensi kekuasaan kehakiman yang terbebas dari intervensi pihak lainnya. Mengingat, kekuasaan kehakiman meskipun memiliki kekuasaan (power). Kebijakan untuk menjadikan peradilan yang independen, dilanjutkan dengan disusunnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini selain meneguhkan dan menegaskan kembali paradigma peradilan satu atap, juga sudah melengkapi organ pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilannya, juga Mahkamah Konstitusi.

Status dan Kedudukan Peradilan Agama
Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi Peradilan Agama tidak bisa dipisahkan, karena ia merupakan sesuatu yang urgen. Meski demikian, sejak masa penjajahan sampai awal kemerdekaan, Peradilan Agama mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang dan surut; status dan kedudukan, maupun kewenangannya. Walau tidak dihapuskan, akan tetapi lingkup yurisdiksinya dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. Kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari kemauan politik penguasa pada masanya. Hal ini terlihat pada kebijakan yang diambil penguasa tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama belum berada pada status mandiri dan independen. Meskipun pada tahun 1948 muncul UU No. 19 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Namun, perubahan UU tersebut masih berkiblat ke Belanda. Hal ini terlihat dari bentuk peradilan dan perangkatnya dan hukum acara serta hukum materiilnya masih menggunakan hukum Belanda. Bahkan, status dan kedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 19 Tahun 1948 tidak diakui sebagai peradilan yang sah di Indonesia. Ini terlihat dari macam-macam peradilan yang diakui UU tersebut, yakni; hanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Ketentaraan. Sedangkan perkara menyangkut orang-orang Islam, diputuskan di Pengadilan Negeri. Karena mendapatkan protes umat Islam Indonesia. UU tersebut mati sebelum diberlakukan. Lahirnya UU tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Dari Ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan menolak kehadiran UU tersebut.
Mengingat UU tersebut tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat muslim Indonesia, sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, pada masa Orde Lama badan peradilan belum mengarah pada bentuk yang ideal, yakni mandiri dan independen, terbebas dari intervensi dari pihak-pihak yang lainnya. Ini terlihat misalnya, pelanggaran oleh Soekarno selaku Presiden terhadap kekuasaan kehakiman, ketika lahirnya UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam salah satu Pasalnya dinyatakan bahwa presiden berhak ikut campur dan intervensi terhadap putusan pengadilan.. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembentuk undang-undang. Secara teoritis, kenyataan tersebut bertentangan dengan independensi dan kemandirian lembaga peradilan. Karena erat keterkaitannya antara independensi dan kemandirian lembaga peradilan dengan paradigma negara hukum modern yang demokratis.
Titik awal pembaharuan Peradilan Agama baru dimulai sejak ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970. UU tersebut merupakan perubahan atas UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan UU No. 14 Tahun 1970. Namun masih jauh dari yang diharapkan. Terutama independensinya, mengingat UU No. 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap (double roof sistem). Seperti ditegaskan pada Pasal 11 ayat (1). Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen. Dengan demikian, sampai masa Orde Baru tetap saja Peradilan Agama dari segi status dan kedudukan, belum bisa dikatakan peradilan yang independen, mandiri, dan kokoh. Karena itu untuk memperbaikinya, Presiden RI menyampaikan RUU PA kepada DPR. RUU tersebut diserahkan Pemerintah dalam hal ini Presiden pada tanggal 8 Desember 1988.
Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya RUU PA tersebut disahkan menjadi UU No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember tahun 1989. Setelah disahkan, Peradilan Agama memiliki UU yang jauh lebih maju dari ketentuan UU yang ada sebelumnya. Namun, dari aspek kedudukan dan status, ia belum bebas dari intervensi dari kekuatan politik di eksekutif. Intervensi terhadap lembaga peradilan, menurut L. Becker tidak bisa dihindarkan, mengingat sering terjadi persinggungan antara peradilan dengan politik dalam proses peradilan, dimana peradilan kadang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang mempunyai kepentingan, bahkan orang perorangan yang memiliki pengaruh politik kuat pun tidak bisa dilepaskan dalam melakukan intervensi. Dalam konteks ini, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan bisa mengurangi intervensi tersebut. Karena itu, menurut Montesquieu ketiga fungsi tersebut harus terpisah, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) penyelenggaranya.
Karena itu, dalam konteks sejarah perjalanan kelembagaan Negara Indonesia, Peradilan Agama tetap dituntut agar bersifat independen dan tidak memihak. Sebagai institusi penegak hukum, Peradilan Agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Karenanya, yang lebih diutamakan dari reformasi Peradilan Agama, sesungguhnya adalah menyangkut status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman. Friedman dalam teori three elements law system, menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hukum salah satunya ditentukan oleh kuat tidaknya kedudukan struktur hukum (legal structure). Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Dengan demikian, Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari struktur hukum akan memberikan pengaruh terhadap kuat tidaknya struktur pelaksana hukum di Indonesia. Bila dilihat dari aspek struktur, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi status dan kedudukannya sudah kuat. Sehingga, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.
Peradilan Agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan Peradilan Agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional. Karena itu, penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada Peradilan Agama di era reformasi. Eksistensinya; status sudah sangat kuat secara konstitusional, kedudukannya sudah sama dengan badan-badan peradilan lainnya. Sehingga, independensi dan kemandirian institusionalnya bisa meningkat, termasuk juga kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.
Kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan, bisa dibuktikan salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan (consumer satisfaction) pengguna/masyarakat terhadap Peradilan Agama. Dalam laporan hasil survey nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan AusAID tahun 2008, terdapat tingkat kepuasan yang tinggi pada pengguna jasa Pengadilan Agama, dengan lebih dari 80 % pemohon menyatakan mereka bersedia untuk menggunakan kembali Pengadilan Agama, jika mengalami masalah hukum yang sama. Termasuk proses persidangan, umumnya menyatakan puas perkara diperiksa secara cepat dan efisien dan Dengan demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Peradilan Agama, tidak hanya dalam soal pelayanan administrasi, tetapi juga dalam hal jalannya/proses persidangan, serta masyarakat pencari keadilan mendapatkan rasa keadilan atas putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang adil menurut Jeremy Bentham, ada korelasinya yang kuat dengan proses persidangan dan nilai-nilai yang terkait dengan proses hukum. Oleh karena itu, proses persidangan harus menghasilkan putusan yang akurat sebagai tanda dipergunakannya nilai-nilai hokum sebagai dasar putusan.
Selain itu, tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama juga terlihat dari data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Pada tahun 2007, dari 201.438 perkara yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama tingkat pertama, hanya 1.650 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama tingkat banding atau 6,87 %. Sedangkan untuk perkara yang diputus di tingkat banding sebanyak 1.682 perkara dan yang kasasi hanya 491 perkara. Ini berarti hanya 29,1% masyarakat yang merasa tidak puas atas putusan hakim tinggi Pengadilan Agama, sehingga mereka mengajukan perkara tersebut ke tingkat kasasi. Data tersebut menunjukan bahwa Peradilan Agama di mata masyarakat menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Bukan saja karena pelayanan administrasinya, akan tetapi juga proses persidangan dan hasil putusan yang dibuat oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. Karenanya, tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa, pada masa reformasi pasca disatu atapkan di bawah Mahkamah Agung Peradilan Agama semakin mandiri dan independen.

Kewenangan Peradilan Agama, Sebuah Optimalisasi Peran dan Fungsi

Bagi Peradilan Agama, kewenangan (absolute competence) dan wilayah yurisdiksi pengadilan (relative competence) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, dalam sejarahnya kompetensi inilah yang menjadi penentu bagi eksistensi badan peradilan termasuk Peradilan Agama. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, ketika hukum Islam dilaksanakan, maka segala persoalannya juga ditangani dan menjadi kompetensi Peradilan Agama. Akan tetapi, sejak munculnya teori receptie Christian Snouck Hurgronye, kewenangan Peradilan Agama dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Atas dasar keterpengaruhan dari teori ini, kompetensi Peradilan Agama hanya seputar perceraian, nafkah, talaq, dan rujuk. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam. Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) ditambah sedikit persoalan muamalah.
Eksistensi Peradilan Agama mendapat momentum kuat secara konstitusional ketika disahkannya UU No. 14 Tahun 1970. Dalam UU ini, Peradilan Agama secara eksplisit diakui sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Akan tetapi, tidak ada perubahan yurisdiksi atau kompetensi bagi Peradilan Agama. Oleh karena itu, kewenangan Peradilan Agama mencakup peradilan nikah, talak, dan rujuk. Perubahan yurisdiksi mulai nampak dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Tidak sebatas itu, kewenangan Peradilan Agama juga bertambah ketika keluar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam Pasal 12 yang berbunyi “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bahkan, pada tahun 1989, kewenangan Peradilan Agama juga mendapatkan perluasan, tidak lagi sebatas masalah perkawinan, namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. yang menyebutkan enam kekuasaan Peradilan Agama, yakni; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf,dan shadakah Kemunculan UU ini tidak saja memberikan kemandirian kepada Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Akan tetapi memberikan kemandirian kepada Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena telah mempunyai hukum acara sendiri, dapat melaksanakan keputusannya sendiri, mempunyai juru sita sendiri, serta mempunyai struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan UU. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak saja yang berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan (hukum positif), namun juga berlaku secara normatif. Karena hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena fleksibilitas dan elastisitasnya.
Pada masa reformasi, perubahan signifikan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, secara konstitusional diperoleh melalui UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menegaskan, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Melalui UU ini, Peradilan Agama juga mendapatkan kewenangan baru dibidang ekonomi syariah sebagaimana dinyatakan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah, penetapan pengangkatan anak, dan penetapan hasil hisab/rukyat. Dengan demikian, titik penambahan kewenangan baru tersebut adalah; zakat, infaq, ekonomi syari’ah dan penetapan pengangkatan anak serta penetapan hasil hisab/rukyat. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
Maka dari itu, hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama selama ini, telah menjadi living law, hukum yang secara sosiologis telah dipraktekkan oleh masyarakat islam. Hal ini seperti yang dijadikan alasan oleh anggota DPR ketika mengesahkan kewenangan ekonomi syariah dalam UU No. 3 Tahun 2006, dimana pertimbangan utamanya adalah bahwa ekonomi syariah adalah bidang perdata yang secara sosiologis merupakan kebutuhan umat Islam, oleh karena itu hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya terbatas pada hukum positif, yakni UU atau law in books semata, tapi juga hukum yang sudah lama dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat (living law) termasuk juga hukum yang berada pada kitab-kitab fiqh baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum. Akan tetapi, mengingat Indonesia adalah negara hukum dengan anutan system Eropa Kontinental, maka berlaku teori legisme/legistik, yakni ada Undang-undang ada hukum dan ada hukum ada Undang-undang. Dalam arti, setiap segala seuatu yang berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum maka harus diwujudkan dalam bentuk UU atau peraturan lainnya yang bersifat positif. Karena itu, idealnya hukum materiil bagi Peradilan Agama adalah hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Sehingga, kuat dan mandirinya status dan kedudukan Peradilan Agama, juga diimbangi dan dibarengi dengan kuat dan kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keseimbangan antara status dan kedudukan (legal structure) dengan kewenangan untuk dipergunakan di dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya. Namun demikian, meskipun hukum materiil untuk beberapa kewenangan Peradilan Agama ini belum kuat statusnya, tetapi karena yang menjadi kewenangannya secara sosiologis dan kultural merupakan sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak pernah mempersoalkannya. Termasuk juga isi/substansi yang terdapat dalam KHI. Karena itu, ketundukan dan penundukan masyarakat terhadap KHI tersebut, selaras dengan teori Van den Berg, yakni receptio in complexu. Ia menyatakan bahwa” Hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya”. Menurutnya, orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya.

DOWNLOAD lebih lengkap

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Mohon Selalu Kritik & Sarannya Untuk Perubahan Yang Lebih Baik

Artikel Populer

Statistik Pengunjung

Profil

Foto Saya
Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
seorang fotografer yang selalu ingin menceritakan fenomena sosial dan keindahan dengan bingkai visual
 

© 2013 Muhammad Syarifuddin