Masail Fiqh (Hukuman Mati)

Kamis, 15 April 2010
Pengertian Hukuman Mati
Menurut ensiklopedi Wikipedia Hukuman Mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di empat negara, yaitu Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat.

Hukuman Mati Prespektif Hukum UmumPidana mati atau hukuman mati merupakan pemidanaan terberat, karena berhubungan dengan hak hidup seseorang. Pencabutan hak hidup si terhukum mati jika telah dieksekusi dan dikemudian hari ditemukan bukti baru yang membuktikan bahwa si tereksekusi bukan pelakunya, maka tidak mungkin untuk dikembalikan dalam keadaan semula (dihidupkan kembali), untuk itu perlu kehati-hatian untuk menjatuhkan hukuman mati, terutama bagi para Hakim.
Praktek peradilan dan khususnya sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, terutama Penyidik atau Kepolisian masih belum dapat sepenuhnya melepaskan cara-cara lama mengejar pengakuan tersangka dalam melakukan penyidikan, yakni masih adanya penekanan dan penyiksaan pada orang yang dianggap pelaku perbuatan pidana (jngat kasus pembunuhan di Jombang dan di Sulawesi).
Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum, yang semestinya mempelajari perkara yang diajukan kepadanya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pasal-pasal hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan, seringkali secara serampangan karena mungkin ada muatan dari pihak-pihak tertentu yang menyebabkan berbuat serampangan, demikian juga pada waktu penuntutan acap kali sangat tidak memperhatikan rasa perikemanusiaan lagi, memang bukan kewajiban penuntut umum, tetapi hati nurani sebagai manusia atau bisikan hati sanubari itupun seharusnya tidak diabaikan begitu saja.
Banyak nada minus atas putusan lembaga Pengadilan ini, dan pengadilan seringkali diberi gelar sebagai lembaga stempel atau lembaga yang melegalisasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Tuntutan Penuntut Umum, seringkali seharusnya tidak terbukti, tetapi karena tuntutan Penuntut Umum Tinggi yang mestinya dibebaskan dalam prakteknya selalu dihukum paling rendah setengah dari tuntutan Penuntut Umum yang seharusnya bebas, kecuali perkara-perkara yang telah menjadi perhatian publik (contoh kasus seperti Prita, kasus pembunuhan di Jombang). Andaikan kasus Prita dan kasus Jombang tidak memperoleh perhatian masyarakat atau para Capres yang lagi marak kampanye, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Prita akan dihukum dan tidak mungkin dibebaskan seperti saat ini.
Karena keadaan praktisi-praktisi peradilan demikian, maka tidak dapat disalahkan jika di masyarakat akhirnya timbul pro dan kontra pada hukuman mati.
Bagi yang kontra hukuman mati, selalu mengaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Pancasila dan hak pencabutan nyawa seseorang, karena hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara, apalagi Indonesia menganut dasar Falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat manusia serta berke-Tuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa mahluk hidup hanya Tuhan.
Bagi yang pro hukuman mati, demi ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat serta keadilan, maka sudah wajar dan pantas jika pelaku kejahatan yang sadis atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian orang banyak atau masyarakat disingkirkan dari muka bumi ini.
Hukum Hak Asasi Manusia dan Pancasila bukan untuk melindungi penjahat atau orang yang berbuat merugikan orang banyak, karena Hukum Hak Asasi Manusia dan Pancasila untuk melindungi kepentingan orang banyak atau masyarakat, sedangkan hak mencabut nyawa seseorang memang benar hak Tuhan tetapi dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa Tuhan telah mengutus hakim dan regu tembak untuk mencabut nyawa siterpidana, jika Tuhan tidak mengutus dan atau mengizinkan maka tidak mungkin si-terpidana akan berhadapan dengan regu tembak eksekutor dan mati.
Bagi yang pro dengan syarat-syarat tertentu, hukuman mati itu tidak menjadi persoalan jika saat penyidikan kepada tersangka diberi hak-haknya secara wajar tanpa adanya unsur paksaan dalam arti dihormati Hak Asasi Manusia-nya dan hak hukumnya untuk didampingi seorang Advokat atau lebih dan tidak ada pemaksaan atau provokasi dengan motif tertentu sepeninggal Advokatnya, serta diyakini dengan benar bukan karena keterpaksaan bahwa memang benar sitersangka adalah pelakunya.
Penjahat atau perbuatan yang sangat merugikan orang banyak dan merusak generasi bangsa serta menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan masyarakat memang seharusnya disingkirkan dari muka bumi.

Hukuman Mati Perspektif Hukum Islam
Di dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat. Dalam hal ini Allah sebagai Syari’ atau pembuat syariat.
Sistem persanksian (uqubat) dalam Islam meliputi empat hal, yaitu hudud, jinayat, ta’zir dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan menjadi hak Allah untuk menentukan hukumannya. Dinamakan hudud karena umumnya mencegah orang berbuat maksiat, untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang telah ditetapkan hadnya. Dalam masalah hudud, tidak ada pemaafan baik dari hakim ataupun terdakwa. Karena hudud adalah hak Allah. Tidak seorangpun yang berhak menggugurkannya dalam kondisi apapun.
Tindakan maksiat yang wajib dikenakan sanksi yang merupakan bagian dari hudud adalah zina, liwath (homo), qadzaf, minum khamr, pencurian, riddah, hirabah dan bughat. Walaupun bermacam-macam bentuknya, tetapi bentuk sanksi untuk masing-masing pelanggaran ini telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Hukuman mati, misalnya berlaku bagi pezina muhshan. Yaitu yang sudah pernah menikah. Allah SWT menetapkan hukuman rajam bagi perbuatan ini. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku homoseksual (laki-laki mendatangi laki-laki melalui duburnya). Hukum syara’ dalam masalah liwath ini menurut sunnah dan ijma’ shahabat adalah membunuh kedua pelakunya. Hukum mati juga berlaku bagi orang yang murtad, yang telah mendapat peringatan namun tetap tidak mau kembali. Akan tetapi menurut Moqsith Ghazali, sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tak pernah menghukum bunuh orang murtad. Dikisahkan dalam sejumlah literatur bahwa pada zaman Nabi sudah ada orang yang keluar dari Islam dan memeluk agama lain seperti Kristen. Sekurangnya, pada masa Nabi ada dua belas laki-laki Muslim yang keluar dari Islam, di antaranya adalah al-Harits ibn Suwaid al-Anshari. Dua belas orang itu kemudian pindah dari Madinah ke Mekah. Begitu juga `Ubaidullah ibn Jahsy. Setelah berpindah bersama isterinya (Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang Islam) ke Habasyah, ia memeluk Kristen dan meninggal dalam keadaan Kristen. Sekalipun sudah keluar dari Islam, Nabi tak membunuh mereka. Nabi tak memerintahkan sahabat mengejar mereka untuk dibunuh. Inilah fakta historisnya.
Sementara selain hudud, ada jenis hukuman mati untuk kasus jinayat (kriminal) yaitu membunuh dengan sengaja. Baik membunuh seorang muslim ataupun kafir dzimmy (yang keamanannya di bawah kaum muslimin). Hukum orang yang membunuh dengan sengaja (tanpa alasan syar’iy) adalah dibunuh. Yaitu qishash bagi pelakunya, jika wali yang terbunuh tidak memaafkan. Tetapi bila dimaafkan, maka diyatnya (denda) diserahkan kepada walinya. Inilah hukum-hukum Allah SWT. Bagi seorang muslim, maka ia harus meyakini, bahwa dimana ada syara’ maka di sanalah terletak kemaslahatan bagi manusia.
Allah SWT telah menjelaskan dalam QS al Baqarah: 179: Wa lakum fil qishaashi hayaatun yaa ulil albaab. La’allakum tattaquun: Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. Maksudnya, disyariatkannya hukum qishash bagi kalian-yakni membunuh si pembunuh-terdapat hikmah yang sangat besar yaitu menjaga jiwa. Sebab jika si pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan takut untuk melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya dalam qishash ada jaminan hidup bagi jiwa si pembunuh.

Esensi Hukuman Mati Dalam IslamAda dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu jawazir, mencegah kejahatan yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua jawabir, penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka hukuman tidak akan banyak dijatuhkan. Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar dosanya tertebus.

Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 10/MUNAS VII/MUI/14/2005
Tentang
HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU
Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

MENIMBANG :
Bahwa akhir-akhir ini sering diberitakan banyaknya hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku pidana tertentu dan mengundang perhatian masyarakat serta menimbulkan pendapat yang pro dan kontra.
Bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dikenankan terhadap pelaku tindak kejahatan berat dan menyangkut berbagai pihak yang berwenang dan berkepentingan serta berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Bahwa berdasarkan kondisi masyarakat dan negara yang memerlukan ketegasan hukum dan ketertiban masyarakat, MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :
Firman Allah SWT.,:
a. Surah al-Maidah ayat 32-33 :
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (32) Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka di bunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka timbale balik atau dibuang negri (tempat kediamannya). Yang demikian itu hinaan bai mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.
b. Al-Baqarah : 178
“Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita”.
c. Al-Isra : 33
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
d. Al-Hujurat : 9
“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang muslim berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
2. Hadis-Hadis Rasulullah saw.;
“Dari Ubadah bin Shamil r.a. ia berkata : Rasulullah SAW, bersabda : ‘Ambillah dariku (terimalah hukum dariku), sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukuman jilid 100 kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid 100 kali dan dirajam”. (HR Muslim).
“Tidak di halalkan darahnya seseorang muslim yang mengakui bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali di sebabkan salah satu dari 3 (tiga) macam : (1) Duda/Janda yang berzina, (2) Membunuh orang dengan sengaja, dan (3) Orang yang meninggalkan agamnya serta memisahkan diri dari Jama’ah (murtad)”. (HR. Muttafaqun’alaih)
“Barang siapa datang kepadamu, sedang urusanmu ada pada satu orang (khalifah), padahal dia (yang datang kepadamu) hendak melemahkan kekuatanmu dan mencerai beraikan golonganmu, maka bunuhlah dia”.
“Barang siapa yang mengubah agamanya (kemudian memusuhi kaum muslimin), maka bunuhlah dia”. (HR Bukhari).

MEMPERHATIKAN :
1) Pendapat Wahbah az-Zahili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Juz 6 halaman 201
2) Perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati antara lain :
3) Kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP).
4) Pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP).
5) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (pasal 368 ayat 2 dan 369 ayat 4 KUHP).
6) Pembajakan di laut, pantai, pesisir dan sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti yang tersebut dalam pasal 444 KUHP.
7) Unadang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1952 Tentang Senjata Api, Amunisi atau Suatu Bahan Peledak.
8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
9) Undang-Undang Nomor…Tahun 1997 tentang Narkotika dan obat-obatan Psikotropika.
10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
11) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUMAN MATI DALAM TINDAKAN PIDANA TERTENTU
Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishas dan ta’zir.
Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Mohon Selalu Kritik & Sarannya Untuk Perubahan Yang Lebih Baik

Artikel Populer

Statistik Pengunjung

Profil

Foto Saya
Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
seorang fotografer yang selalu ingin menceritakan fenomena sosial dan keindahan dengan bingkai visual
 

© 2013 Muhammad Syarifuddin